Dompu, Infobima - Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun merespon pembangunan Jembatan Rasanggaro Desa Mangge Asi yang dinilai sudah melampaui batas waktu perkerjaan, terhitung sejak 31 Desember 2024 kemarin.
Proyek pembangunan jembatan yang menelan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar RP. 8 Miliyar 423 juta itu hingga kini tak kunjung di selesaikan.
Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun yang ditemui di ruang kerjaannya kini angkat bicara. Melihat kejanggalan itu Muttakun berjanji akan turun langsung untuk melihat pembangunan jambatan itu dalam waktu dekat, jika diyakini benar, maka pihaknya akan mengevaluasi kinerja kontraktornya.
"Terkait keterlambatan pekerjaan ini saya akan meminta komisi III DPR untuk segera melakukan pengecekan di lapangan, karena hambatan dalam pekerjaan ini akan merugikan masyarakat"
"Saya memeng menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan proyek yang memang dinilai tidak mampu melaksanakan proyek itu dengan baik, kami akan turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi" Kata Muttakun.
Dengan keterlambatan pambangunan itu, berdasarkan undang-undang sebagai dasar hukum, jika CV Rora Indah akan terancam di blacklist dibawah wewenang Dinas PUPR menaungi.
Dalam undang-undang mengatur bahwa perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga selesai masa kontrak dapat di blacklist oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR).
Dengan dasar hukum, undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Undang-undang no. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 2000 tentang kontak jasa konstruksi. Peraturan Presiden no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Hal yang disampaikan oleh undang-undang untuk blacklist CV, itu menjadi tugas PUPR, tugas saya memastikan proyek tersebut dijalankan sesuai rencana atau tidak kami akan terus melakukan pengawasan" Jelas Muttakun.(Din)