Dompu, Infobima - Wacana Pemerintah Pusat untuk menggunakan sistem kerja paruh waktu bagi pagawai honorer yang belum terkafer dalam penjaringan Pewai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat penolakan dari para honorer di Kabupaten Dompu.
Bentuk penolakan yang dilakukan mereka melalui aksi demontrasi yang dilakukan, dengan mengatasnamakan Aliansi Honorer R2-R3 Kabupaten Dompu Menolak Paruh Waktu.
Unjuk rasa dilakukan para honorer ini dengan menargetkan 30 anggota DPRD Dompu agar membersamai mereka dalam mendukung penolakan sistem paru waktu, sebagai wacana pemerintah pusat yang hendak diterapkan. Serta meminta Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan gaji bagi para honorer yang berstatus R2 dan R3 untuk disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Dompu.
Dalam aksinya, massa berhasil menggiring Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Dompu dalam menuju gedung putih Pemda Dompu untuk mewakili mereka menyampaikan aspirasi di depan Kantor Pemerintah Daerah.
Massa berharap agar R2" selaku peserta eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang dinyatakan lulus, dan "R3" Sebagai peserta non-ASN yang telah terdaftar dan dinyatakan lulus dapat diprioritaskan oleh upaya Pemerintah Daerah untuk diangkat langsung tanpa sistim paruh waktu.
Para pegawai honorer Kabupaten Dompu ini serius memperjuangkan nasib mereka, sebab, dari mereka ada juga yang sudah hampir 20 tahun mengabdi tapi belum mendapatkan kesempatan lolos dari penjaringan PPPK.
"Kami yang berkerja 24 jam sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit dan berkerja tanpa mengenal waktu dalam menyelamatkan nyawa manusia, kenapa harus digunakan dengan sistim paruh waktu. Dan bahkan banyak dari kami yang usianya hampir memasuki masa pensiun, kenapa tidak mampu diakomodir" Ungkap Salah satu Nakes, saat menyampaikan orasi di depan Pemda Dompu, Rabu 22 Januari 2024.
Menanggapi tuntutan dari massa aksi, Asisten Administrasi Umum Setda Dompu, Ir Ruslan yang didampingi Ketua DPRD, Ir Muttakun dan sejumlah anggota DPRD lainnya menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah daerah sedang berupaya memperjuangkan nasib para honorer yang ada. Dan Ir Ruslan juga menyampaikan jika Sekda sendiri sudah duluan berangkat ke Mataram sekaligus berangkat ke Kemenpan dan BKN untuk membahas persoalan ini.
"Sebelum kalian ke sini, saya sudah membahas masalah ini kepada pak Sekda yang sekarang sedang berada di Mataram dan beliau sekalian akan berangkat ke Kemenpan dan BKN. Beberapa keluhan kalian sudah saya bahas dan akan disampaikan ke BKN pusat, kemudia hasil pembahasannya nanti akan dibawah pulang. Mudah-mudahan ada kepastian dan kebijakan dari hasil pertemuan pak sekda yang bisa memenuhi tuntutan kalian, agar R2 dan R3 untuk paruh waktu ini, bisa dipenuhi dengan sistem penuh waktu " Ujarnya.(Din)