Dompu, Info Bima - Beberapa masyarakat di bawah koordinator Abdullah, SH mempertanyakan sikap Sekretaris Dewan (Sekwan) terkait mandeknya penetapan Ketua definitif DPRD Kabupaten Dompua dari DPP Partai Nasdem.
Abdullah, SH.MH, yang akrab disapa Doel ini bahkan mencam akan melakukan penyegelan Kantor DPRD Dompu pada hari Senin mendatang, jika DPP Partai NasDem tidak segera membalas surat yang dilayangkan Sekwan untuk segera menetapkan Ketua definitif DPRD Dompu.
"Buat apa bapak-bapak masuk kantor, toh Juga semuanya tidak bisa ngapa-ngapain, kita mau bersurat, mau berdialog juga tidak bisa karena semuan belum punya kapasitas, anggaplah mereka anggota DPRD, tapi bidangnya apa, komisi apa, habisin anggaran saja. Solusinya kita segel dulu kantornya, biar bapak-bapak absen saja di rumah dulu" Kata Doel saat pertemuan bersama Sekwan dan beberapa anggota DPRD terpilih kemarin, di ruangan Sekwan, Kamis 31 Oktober 2024.
Keterlambatan penetapan Ketua definitif DPRD Dompu, dikatakan Doel sudah menimbulkan kegadulah, baik dari sisi internal maupun di luar internal DPR. Maka dengan itu, Doel dkk berencana untuk menyegel Kantor DPRD itu guna mendesak DPP Partai NasDem untuk mengambil sikap.
Sementara itu, Sekwan DPRD Dompu, Arif Hidayatullah menuturkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada DPP Partai NasDem untuk segera menetapkan Ketua definitif, namun hingga detik ini surat tersebut tak kunjung dibalas. Dari itu juga Sekwan mengaku pihaknya kini akan melayangkan kembali surat kedua untuk mempertegas suratnya yang pertama.
"Memang dalam aturannya, satu bulan setelah dilantik itu langsung dilakukan pembentukan fraksi sesuai PP12 tahun 2018 pasal 34 ayat 3 tentang pemimpin rapat, memfasilitasi proses pembentukan fraksi, memfasilitasi bembentukan tatip DPRD dan memfasilitasi proses penetapan Ketua DPRD, walau dalam PP itu tidak disertakan sanksi, setidaknya ada etika, sebab daerah-daerah tetangga juga sudah menetapkan itu, kenapa Dompu tidak? Saya selaku sekwan sudah menjalankan kewajiban saya. Kewajibannya, setelah dilantik kita wajib bersurat kepada DPP" Tandasnya.
Menanggapi polemik ini, Sekretaris DPC. Partai Gerindra Kabupaten Dompu, Kurnia Ramadhan, SE,ME, selaku Wakil Ketua satu sementara juga angkat bicara. Dirinya mengaku partai-nya kena dampak imbas keterlambatan penetapan Ketua definitif ini karena dituntut juga oleh masyarakat.
"Sangat dirugikan sekali, karena kami juga dituntut oleh masyarakat, konstituen partai kami juga dituntut untuk kerja makaimal menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPRD, contoh, apa yang bisa dilakukan oleh DPRD ketika belum terbentuk yang namanya alat kelengkapan DPRD, seperti komisi, adalah jantungnya DPR" Ungkapnya.
Kata Kurnia Ramadhan, lembaga DPRD ini harus bekerja, harus melakukan tugas dan fungsinya.
"Kami hanya bisa menghimbau kepada pimpinan partai politik, agar mereka berpikir untuk kepentingan daerah ini" Cutusnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPC Parta Demokrat Dompu, Ismul Ramadhin, dia mengaku bahwa Partai Demokrat juga kini belum bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat akibat keterlambatan penetapan Ketua definitif DPRD Dompu ini.
"Hari ini demokrat belum bisa berbuat makaimal, karena kapasitas kita kami masih sebagai anggota biasa. Hari ini kita meminta kepada sekwan untuk segera meminta kepada partai NasDem agar segera menetapkan siapapun diantara figur yang mau mereka tetapkan. Kami tidak punya berkepentingan dengan personal nya, yang penting, siapapun dia yang ditetapkan NasDem, itu adalah untuk kepentingan masyarakat Dompu yang lebih baik" Harapnya.(Din)