Dompu, Infobima.com - Miris, sebanyak 45 ribu warga miskin di Dompu tidak mendapatkan akses kesehatan melalui BPJS gratis dari pemerintah Daerah maupun pusat.
" Iya, lebih-kurang 45 ribu orang warga miskin tidak tercover yang ada di DTKS kita" Ungkap Sadaruddin, SE (Kabid Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial) yang dikonfirmasi media ini beberapa hari kemarin.
Lagi-lagi, alasan ketersediaan anggaran dari daerah menjadi pemicu terabaikannya kebutuhan masyarakat miskin saat ini, dalam mendapatkan akses kesehatan gratis seperti yang sering dijanjikan oleh pemerintah.
" Kalau keinginan kita, maunya warga miskin bisa kita mengcover sebanyak-banyaknya, tapi karena ketersediaan anggaran ini menjadi kendala. Kita ini sistem kerja sama dengan badan pengelola yakni BPJS, jadi BPJS itu menghitung, jadi, anggaran yang disediakan Pemda lewat Dinas Kesehatan itu hanya cukup untuk peserta sekian saja" jelasnya.
Total keseluruhan warga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Dompu, tercatat 169 ribu sekian orang. Dan yang tercover mendapatkan akses kesehatan gratis (BPJS) jaminan pusat melalui anggaran APBN sebanyak 125,600 sekian orang.
Sementara dari jaminan daerah yang dibayar melalui anggaran APBD sebanyak 39,500 orang, sehingga masih tersisa warga miskin yang belum tercover untuk mendapatkan jaminan kesehatan sebanyak 45 ribu orang.
"Mudah-mudahan diawal tahun depan, data ini bisa diakomodir semua dari anggaran yang ada" harapnya.
Sebagian besar dari 45 ribu orang yang tidak mendapatkan akses BPJS gratis dari pemerintah ini, rupanya mereka juga pernah memiliki BPJS gratis, tapi BPJS mereka dinonaktifkan tanpa ada pemberitahuan.
Faktanya, sejauh ini banyak masyarakat miskin yang mengeluh lantaran akses BPJS kesehatan gratis mereka miliki tiba-tiba terblokir secara sistematis. Belum diketahui pasti apa yang mendasari sehingga banyak BPJS warga dinonaktifkan tanpa ada pemberitahuan awal dari unsur tertentu.(D)