Foto : Johan Rosihan DPR RI Komisi IV, Fraksi (PKS) Dapil NTB I Pulau Sumbawa.Jakarta, Media Info Bima Online - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon pidato kenegaraan dan nota Keuangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Senin (16/8) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam muatan pidato tersebut pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi 2022 dalam kisaran 5,0 - 5,5 persen. Namun menurutnya sangat disayangkan pemerintah tidak menjadikan sektor pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022.
Padahal, menurut Johan, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,75 persen pada 2020 dan pangsa PDB sektor pertanian naik menjadi 13,71 perseb, serta tenaga kerja pertanian naik dari 36,71 juta pada Agustus 2019 menjadi 41,13 pada Agustus 2020.
“Hal tersebut harusnya jadi dasar pertimbangan pentingnya memperkuat sektor pertanian pada masa pandemi ini,” ujar Johan, Selasa (17/8).
Politisi PKS ini menilai, pemerintah harusnya sadar bahwa pertanian membutuhkan dukungan APBN untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Menurutnya, agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi, hendaknya menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat pada masa pandemi ini.
“Jangan hanya terobsesi pada pembangunan infrastruktur. Namun masa pandemi ini diperlukan keberpihakan nyata terhadap nasib para petani untuk menikmati kemerdekaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” urai Johan.
Ia juga menggarisbawahi isi pidato Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan.
Namun Johan menegaskan realitasnya dari sisi dukungan anggaran sangat tidak memadai karena nota APBN 2021 senilai Rp21,8 triliun namun dilakukan kebijakan refocusing hingga menjadi Rp15,5 triliun.
“Ini artinya pemerintah melakukan pemotongan Rp6,3 triliun untuk kepentingan yang terkait urusan pangan dan tentunya bertolak belakang dengan semangat membangun kemandirian pangan,” sesal Johan.
Ia mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap pangan patut dipertanyakan pada masa pandemi ini.
“Momentum hari kemerdekaan ini, saya tekankan agar pemerintah berupaya untuk menjaga harga beli produk petani di periode musim panen serta dibuat kebijakan pengendalian inflasi yang menunjukkan keberpihakan kepada petani,” tandasnya. (Usman).